Ekonomi Tumbuh 5,29%: Prabowo Dikritik dan Kenyataannya
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal IV tahun 2025 yang mencatatkan angka 5,29% secara tahunan (year-on-year). Angka ini, meskipun berada di atas rata-rata pertumbuhan global, langsung memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan ekonom, politisi, dan akademisi. Kritik tersebut terutama menyasar pada struktur pertumbuhan yang dinilai terlalu bergantung pada konsumsi pemerintah dan belum menunjukkan fondasi yang kokoh bagi perekonomian jangka panjang. Namun, di balik rentetan kritik tersebut, terdapat serangkaian fakta dan nuansa yang perlu dianalisis secara mendalam untuk menilai apakah capaian 5,29% ini merupakan sebuah keberhasilan atau justru sebuah peringatan dini bagi arah kebijakan ekonomi nasional.
Anatomi Pertumbuhan: Konsumsi Pemerintah sebagai Motor Utama
Angka 5,29% memang tampak impresif. Namun, ketika diurai per komponen, struktur pertumbuhan ini menunjukkan ketergantungan yang signifikan terhadap belanja negara. Data BPS menunjukkan bahwa komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sebesar 15,97% pada periode tersebut—angka yang sangat tinggi dibandingkan komponen lainnya. Lonjakan ini secara langsung dikaitkan dengan agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, seperti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diperluas, serta belanja modal untuk infrastruktur. Meskipun belanja pemerintah merupakan instrumen fiskal yang efektif dalam menggerakkan ekonomi ketika sektor swasta lesu, proporsi yang sangat besar ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang keberlanjutan pertumbuhan.
Fenomena ini dikenal dengan istilah growth paradox—pertumbuhan yang dicapai, namun dengan kualitas yang rendah apabila tidak dibarengi oleh ekspansi sektor riil. Pertumbuhan konsumsi pemerintah yang tinggi bersifat one-off atau sementara; berhenti ketika belanja tersebut dihentikan. Sementara itu, komponen utama lainnya seperti Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) dan Ekspor menjadi perhatian serius. Investasi hanya tumbuh di kisaran 5-6% (di bawah target), dan ekspor yang sempat tertekan oleh lemahnya harga komoditas global seperti batu bara dan sawit, kontribusinya terhadap pertumbuhan justru cenderung negatif pada beberapa kuartal. Ini berarti pertumbuhan tersebut belum didorong oleh produktivitas dan kompetitivitas, melainkan oleh injeksi likuiditas fiskal dari APBN.
Perbandingan Historis dan Komposisi Sektoral
Untuk memahami kenyataan ini, kita perlu menempatkan pertumbuhan 5,29% dalam konteks historis. Jika dibandingkan dengan periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebelum pandemi, pertumbuhan sering kali mencapai 5,0-5,3%. Namun, perbedaan fundamentalnya terletak pada sumbernya. Pada era Jokowi, pertumbuhan ditopang oleh ekspor dan investasi asing yang besar, khususnya di sektor hilirisasi mineral. Pada era Prabowo, kita melihat sebuah pergeseran yang signifikan. Sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor jasa: informasi dan komunikasi, transportasi, serta aktivitas keuangan. Sektor-sektor ini memang tumbuh pesat, tetapi tidak menciptakan lapangan kerja sebanyak sektor manufaktur atau pertanian.
Manufaktur, yang menjadi harapan untuk penciptaan nilai tambah, tumbuh hanya sekitar 4,5% pada kuartal IV. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi deindustrialisasi dini yang semakin mengkhawatirkan. Pertumbuhan yang digerakkan oleh pemerintah cenderung bersifat rent seeking dan menciptakan inflationary pressure jika tidak diimbangi oleh kapasitas produksi. Di sisi lain, sektor konstruksi yang menjadi penyerap tenaga kerja besar, juga tumbuh moderat meskipun ada dana besar untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dihentikan sebagian oleh pemerintahan baru.
Perbandingan Kualitas: 5,29% vs 6% Target
- Kualitas & Inklusivitas: Pertumbuhan yang tinggi tidak selalu berarti inklusif. Rasio Gini Indonesia masih stagnan di angka 0,381. Yang tumbuh adalah kelas menengah atas yang menerima manfaat dari proyek dan bansos, sementara kelas menengah bawah terdampak oleh inflasi pangan yang fluktuatif.
- Kualitas Kesempatan Kerja: Pengangguran turun tipis, tetapi jumlah pekerja informal justru meningkat tinggi pada sektor jasa. Ini mengindikasikan pertumbuhan tidak menghasilkan pekerjaan berkualitas yang berupah tetap.
- Defisit APBN 2026: Kritik tajam mengarah pada wacana defisit APBN 2026 yang direncanakan sekitar 0,76% terhadap PDB. Menurunkan defisit drastis dari 2,8% (2023) ke 0,76% merupakan kebijakan austerity yang berisiko besar terhadap momentum pertumbuhan.
Kritik Ekonom dan Politik: Sebuah Kenyataan yang Pahit?
Para ekonom, termasuk dari Center of Reform on Economics (CORE) dan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa angka 5,29% ini adalah hasil dari konsentrasi fiskal yang masif. Mereka mengkritik bahwa belanja APBN yang dialokasikan untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan insentif gaji/makan pegawai tidak menciptakan multiplier effect yang optimal. Alih-alih memperkuat struktur ekonomi, program tersebut justru memperbesar biaya administrasi dan menciptakan ketergantungan pada konsumsi. Kritik juga menyasar pada indikator political cycle—pertumbuhan yang sering kali terlihat bagus menjelang adanya program besar yang dicanangkan, namun tidak berkelanjutan.
Namun, dari kubu pemerintahan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berdalih bahwa pertumbuhan ini adalah hasil dari resilience ekonomi Indonesia terhadap gejolak global dan harga komoditas yang masih tinggi. Pemerintah menekankan bahwa target 8% yang dijanjikan Prabowo adalah target long-term yang memerlukan transformasi struktural. Kenaikan konsumsi pemerintah saat ini dilihat sebagai bagian dari strategi transisi, di mana nantinya investasi swasta akan menggantikan ketika kondisi global membaik.
"Pertumbuhan 5,29% adalah pertumbuhan yang dibeli dengan uang rakyat. Ini bukan pertumbuhan organik yang lahir dari pabrik yang ber kecamuk. Jika pemerintah tidak segera melakukan reformasi regulasi, kita akan memasuki masa lumpiness pasca stimulus." — Miriam Budiardjo, Ekonom dari Universitas Indonesia (ilustrasi).
APBN 2026 dan Kebijakan Defisit 0,76%: Jebakan Keliru
Kritik terkuat datang dari rencana defisit APBN 2026 yang sebesar 0,76% dari PDB. Defisit yang sangat rendah ini adalah sebuah sinyal yang kontradiktif. Di satu sisi, ini menunjukkan komitmen pemerintahan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menarik investor. Namun, di sisi lain, defisit yang terlalu rendah mengindikasikan adanya pengetatan besar-besaran (fiskal kontraktif) yang akan mematikan stimulus. Hal ini akan berdampak buruk pada daya beli masyarakat yang sedang membaik dan sektor riil yang belum pulih optimal.
Jika defisit ditahan di 0,76%, maka program-program prioritas seperti MBG yang menyedot hingga Rp 500 triliun per tahun, serta program infrastruktur lainnya, akan terpaksa dibiayai melalui utang baru di luar APBN atau melalui efisiensi belanja yang sangat ketat di sektor lain. Ini bisa menjadi fiscal trap yang membuat pemerintahan kehilangan ruang fiskal untuk menghadapi guncangan eksternal. Sebagai perbandingan, pada 2024, defisit APBN direalisasikan sekitar 2,8% PDB. Jika dipaksa turun ke 0,76%, maka penghematan belanja yang harus dilakukan bisa mencapai ratusan triliun rupiah, yang berpotensi memberhentikan proyek-proyek dan memotong belanja rutin.
Pada akhirnya, trade-off antara stimulus pertumbuhan dan konsolidasi fiskal ini adalah sebuah game of chicken. Jika pemerintah terlalu fokus pada angka defisit rendah, ia akan kehilangan momentum 5%+ growth. Jika terlalu longgar, maka risiko investor akan menilai Indonesia tidak kredibel dalam pengelolaan utang. Kuncinya terletak pada efisiensi belanja bukan hanya pada pengurangan belanja. Pemerintah harus menargetkan subsidi yang targeted, menghapus proyek-proyek gemerlap yang tidak ekonomis, dan memfokuskan pada regulasi yang memudahkan bisnis.
Kenyataan yang Lebih Halus
Meskipun kritik tajam, harus diakui bahwa di tengah ketidakpastian global—perang dagang, penurunan aktivitas China, dan suku bunga tinggi—maka Indonesia masih mampu tumbuh di atas 5%. Ini tidak lepas dari fundamental domestik yang kuat: kelas menengah yang besar (80 juta jiwa), urbanisasi yang terus berjalan, serta sektor digital yang menjadi motor baru. Namun, kenyataan ini justru harus menjadi panggilan untuk transformasi.
Prabowo dikritik karena dianggap melihat ekonomi dengan kacamata militeristik (komando sentral) yang mengandalkan program demagosis, bukan reformasi struktural. Kenyataan yang sesungguhnya adalah bahwa pertumbuhan 5,29% ini masih jauh dari potensi 7% yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi 2 juta generasi muda. Untuk mencapai itu, perlu ada kepastian hukum, insentif pajak yang menarik bagi investor manufaktur, dan kepastian politik. Tanpa itu, pertumbuhan 5,29% hanyalah sebuah nominal flash yang akan segera memudar.
Pemerintah perlu menyadari bahwa inclusive growth tidak bisa ditanam dari atas melalui bansos. Ia harus tumbuh dari bawah melalui investasi pada pendidikan vokasi, pembangunan daerah, dan kemudahan akses kredit bagi UMKM. Jika tidak, kritik yang datang bukan hanya dari parlemen atau ekonom, tetapi akan datang dari gelombang pengangguran terdidik yang semakin frustasi. Masa depan ekonomi Indonesia tidak ditentukan oleh belanja negara yang besar, melainkan oleh bagaimana pemerintahan ini berani membuat keputusan yang tidak populer namun struktural, seperti menghapuskan sewa ekonomi dari sumber daya alam dan membangun kelembagaan yang transparan.
Sumber: detikNews — Ekonomi Tumbuh 5,29%: Prabowo Dikritik dan Kenyataannya. Artikel ini diolah ulang untuk keperluan edukasi/informasi; fakta inti wajib diverifikasi ke sumber asli.
Disclaimer
Artikel ini bersifat edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi beli/jual, nasihat keuangan, pajak, atau opini hukum. Data dapat berubah sewaktu-waktu dan wajib diverifikasi ke sumber resmi (BEI/IDX, OJK, BI, kementerian/lembaga terkait, atau laporan emiten). Segala risiko keputusan investasi atau hukum ditanggung sendiri. Lakukan riset mandiri atau konsultasi profesional berizin sebelum bertindak.