Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen: Momentum Positif atau Jebakan Struktural?
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal II-2025 yang mencatatkan angka 5,29 persen secara tahunan (year-on-year). Capaian ini mempertahankan posisi Indonesia di atas level 5 persen, sebuah prestasi yang jarang ditandingi oleh negara berkembang lainnya di tengah perlambatan ekonomi global. Namun, di balik angka yang tampak menggembirakan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena. Ia menilai ada sejumlah kelemahan struktural yang masih menyelimuti perekonomian nasional, terutama pada sektor manufaktur dan pertanian yang justru mengalami perlambatan.
Pernyataan Said Abdullah bukan tanpa dasar data. Bila ditelisik lebih dalam, komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan gambaran yang timpang. Sektor manufaktur, yang sejak lama menjadi tulang punggung ekspor dan penyerap tenaga kerja, tercatat tumbuh hanya sekitar 4,2 persen — jauh di bawah angka pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Sementara itu, sektor pertanian yang menjadi sandaran mayoritas penduduk pedesaan mengalami kontraksi tipis. Kedua sektor ini bersama-sama menyumbang hampir sepertiga dari total PDB, sehingga perlambatan di keduanya menjadi sinyal bahwa pertumbuhan 5,29 persen tidak sepenuhnya didorong oleh fundamental yang sehat.
Faktor Musiman dan Efek Lebaran yang Menyamar
Analis ekonomi mencatat bahwa tingginya angka pertumbuhan kuartal II-2025 sebagian besar berakar pada faktor musiman. Periode Lebaran dan libur sekolah yang berkumpul di kuartal ini mendorong lonjakan konsumsi rumah tangga, yang mencakup lebih dari 54 persen PDB. Konsumsi rumah tangga memang tumbuh menjelang 5 persen, namun pertumbuhan ini bersifat sementara dan tidak mencerminkan perbaikan daya beli yang fundamental. Ketika momentum hari raya berakhir, indikator penjualan ritel dan impor barang konsumsi menunjukkan penurunan dalam beberapa pekan terakhir, mengindikasikan bahwa dorongan pertumbuhan tersebut akan mereda pada kuartal berikutnya.
Faktor lain yang turut menopang angka 5,29 persen adalah kinerja ekspor batubara dan kelapa sawit yang masih didukung harga komoditas yang relatif tinggi di pasar dunia. Namun, Said Abdullah menilai ketergantungan pada komoditas primer adalah kerentanan besar. Sejarah ekonomi Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa setiap terjadi gejolak harga komoditas global, pertumbuhan ekonomi nasional otomatis terkoreksi tajam. Siklus ini terulang pada tahun 2015 saat harga minyak sawit dan batu bara anjlok, memaksa pemerintah melakukan penyesuaian yang cukup berat. Tanpa percepatan hilirisasi dan diversifikasi ekonomi, kebergantungan pada ekspor bahan mentah akan terus menjadi tumpuan yang tidak stabil.
Kelemahan Struktur Manufaktur dan Daya Saing
Data Kementerian Perindustrian memperlihatkan bahwa indeks kepercayaan industri (IKI) pada beberapa bulan terakhir berada di zona kontraktif, khususnya untuk subsektor tekstil, alas kaki, dan elektronik. Penurunan permintaan ekspor dari pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa, ditambah ketatnya persaingan dari produk manufaktur kawasan, menyebabkan utilisasi pabrik turun ke level 70-75 persen. Said Abdullah menekankan bahwa jika pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan agregat yang spektakuler, maka kebijakan untuk merevitalisasi sektor riil akan tertinggal. Ia mengusulkan agar insentif pajak tidak hanya difokuskan pada investasi berorientasi ekspor, tetapi juga pada industri subtitusi impor yang bisa memperkuat pasar domestik.
Lebih lanjut, masalah utama sektor manufaktur adalah rendahnya tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Banyak industri perakitan yang hanya melakukan assembling dengan nilai tambah tipis, sehingga dampak terhadap perekonomian lokal menjadi kecil. Pemerintah sebenarnya telah memiliki regulasi TKDN untuk beberapa sektor, tetapi implementasinya belum konsisten. Bila kondisi ini dibiarkan, setiap lonjakan pertumbuhan ekspor justru akan diiringi oleh peningkatan impor bahan baku, yang mengakibatkan current account deficit tetap melebar. Oleh karena itu, Said Abdullah menegaskan bahwa percepatan hilirisasi bukan hanya soal sumber daya alam, tetapi juga membangun ekosistem komponen dan suku cadang dalam negeri.
Konsumsi Rumah Tangga: Antara Optimisme dan Ketimpangan
Indikator daya beli masyarakat juga menunjukkan paradoks. Meskipun kelas menengah atas menikmati surplus dari kenaikan harga komoditas dan pertumbuhan kredit, kelas menengah bawah atau aspiring class justru mengalami penurunan real income. Data Bank Dunia menunjukkan proporsi penduduk yang masuk kategori kelas menengah (pengeluaran 3,5-17 juta rupiah per bulan) sempat stagnan bahkan turun dalam beberapa tahun terakhir. Jika pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas di sektor modern, maka masyarakat akan semakin terjebak dalam sektor informal yang produktivitasnya rendah. Ini merupakan masalah struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sosial tunai, tetapi butuh disrupsi regulasi dan investasi pada pendidikan vokasi.
Konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,96 persen pada kuartal ini juga tidak lepas dari meningkatnya pinjaman online (pinjol) dan pencairan kredit tanpa agunan. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit konsumsi yang cukup tajam, namun di sisi lain rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan mulai meningkat tipis pada segmen retail. Jika pemerintah menaruh terlalu percaya pada dorongan konsumsi berbasis utang, maka risiko pemburukan kualitas aset perbankan akan menjadi beban di masa depan. Said Abdullah dalam pernyataannya mengingatkan bahwa pertumbuhan yang berbasis pada utang dan musiman tidak akan berkelanjutan, dan ini justru menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dirampungkan oleh otoritas fiskal dan moneter.
Fiskal dan Tantangan Defisit APBN
Di sisi fiskal, pemerintah telah menggelontorkan belanja secara agresif untuk subsidi energi dan bantuan pangan guna menjaga inflasi tetap rendah menjelang hari raya. Realisasi belanja negara pada semester pertama 2025 memang tercatat tinggi, namun pos penerimaan pajak dan kepabean mengalami shortfall sekitar 3-4 persen dari target. Hal ini menyebabkan defisit APBN berpotensi melebar di atas batas yang telah disepakati. Said Abdullah menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip kehati-hatian fiskal demi menjaga angka pertumbuhan agar tetap di atas 5 persen. Jika defisit terus melebar, maka biaya utang dan bunga yang harus ditanggung akan mengerikan, sehingga ruang untuk infrastruktur dasar dan belanja sosial menjadi sempit.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji ulang beberapa insentif pajak yang diberikan kepada industri ekstraktif tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Sebaliknya, perluasan basis pajak pada sektor ekonomi digital dan karbon (carbon tax) harus dipercepat sebagai sumber penerimaan baru. Kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat fiskal, tetapi juga memberikan sinyal yang benar kepada investor bahwa Indonesia serius dalam melakukan transisi ekonomi hijau. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat ditegakkan hanya dengan motorik konsumsi, tetapi harus didorong oleh produktivitas dan inovasi.
Strategi Keberlanjutan: Hilirisasi dan Penguatan Pasar Domestik
Langkah yang paling rasional bagi pemerintah adalah menjadikan momentum pertumbuhan saat ini sebagai batu lonpatan untuk melakukan percepatan transformasi ekonomi. Said Abdullah mengusulkan tiga prioritas utama: pertama, memperkuat hilirisasi sumber daya alam yang sudah berjalan tetapi perlu diperluas ke sektor non-sumber daya alam seperti pertanian modern dan perikanan; kedua, melakukan reformasi perpajakan yang adil dan tidak kontraproduktif terhadap daya beli kelas menengah; ketiga, meningkatkan investasi untuk infrastrukturisasi digital dan logistik yang akan menurunkan biaya rantai pasok. Ketiga hal ini harus dibungkus dalam kebijakan yang kohesif, bukan lagi sektoral yang satu sama lain berjalan sendiri.
Di sisi momentum, pertumbuhan 5,29 persen seharusnya menjadi bahan keterangan yang baik, bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Pemerintah perlu menggunakan evaluasi triwulanan sebagai alat untuk mengukur kesehatan ekonomi secara menyeluruh, bukan hanya melihat angka permukaan. Jika hal ini dilakukan, maka Indonesia akan memiliki ketahanan yang lebih baik untuk menghadapi guncangan global kedepan, seperti kenaikan suku bunga The Fed, konflik geopolitik, atau bahkan pandemi baru. Kata "tidak terlena" yang disampaikan Said Abdullah bukan sekadar retorika politik, tetapi sebuah panggilan untuk realistis dalam evaluasi dan agresif dalam aksi korektif.
Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi 5,29 persen adalah sebuah catatan kinerja yang layak diapresiasi, tetapi juga merupakan alarm bahwa kualitas pertumbuhan harus menjadi ukuran utama. Kelemahan pada sektor manufaktur, pertanian, serta konsumsi yang bergantung pada musiman dan utang harus segera diatasi melalui kebijakan yang menyasar akar masalah. Keberhasilan sesungguhnya tidak diukur dari angka di atas kertas, tetapi dari kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja layak, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Sumber: Kompas.com — Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen, Said Abdullah Ingatkan Pemerintah Tak Terlena. Artikel ini diolah ulang untuk keperluan edukasi/informasi; fakta inti wajib diverifikasi ke sumber asli.
Disclaimer
Artikel ini bersifat edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi beli/jual, nasihat keuangan, pajak, atau opini hukum. Data dapat berubah sewaktu-waktu dan wajib diverifikasi ke sumber resmi (BEI/IDX, OJK, BI, kementerian/lembaga terkait, atau laporan emiten). Segala risiko keputusan investasi atau hukum ditanggung sendiri. Lakukan riset mandiri atau konsultasi profesional berizin sebelum bertindak.